Saturday, September 22, 2018
Home > NEWS > Ratusan Pengusaha UMKM Sumut Siap Aksi di Depan Istana Negara

Ratusan Pengusaha UMKM Sumut Siap Aksi di Depan Istana Negara

Ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Sumatera Utara, menyatakan dengan tegas, siap kapan saja berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi keprihatinan di depan Istana Negara Jakarta.

 “Kami siap beramai-ramai ke Jakarta untuk aksi di depan Istana Negara bila aparat masih terus melakukan sweeping dan mencari-cari kesalahan UMKM,” kata Rustam Effendy, salah seorang pengusaha mikro, dalam acara Sosialisasi SP, PIRT dan izin edar BPOM, yang berlangsung di Hotel Garuda Citra Medan, Rabu (24/1).

Pelaku UMKM sektor makanan, Hasan, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat yang terus-terusan melakukan sweeping atas usahanya, meski usahanya sudah memiliki PIRT. “Saya juga siap untuk aksi ke Jakarta bersama teman-teman yang lain yang juga sering kena sweeping,” katanya.

 “Lihat saja, karyawan saya masih menggunakan lampu teplok untuk sealer (pengelemannya) Dan usaha kita ini mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga sekitar. Kalau begini terus, bisa tutup usaha kita. Padahal mereka ini butuh pekerjaan sambilan,” ujar Hasan.

Sedangkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Surya Adinata, SH, Mkn, menyatakan siap mendampingi pengusaha bila memang harus melakukan aksi turun ke jalan atau hingga aksi ke Jakarta.

“Kami selalu siap mendampingi bapak ibu para pengusaha UMKM,” kata Surya Adinata menjawab pertanyaan salah seorang pengusaha, peserta sosialisasi.Sedangkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Surya Adinata, SH, Mkn, berjanji akan tetap mendampingi para pelaku UMKM yang mengalami intimidasi, korban pungli atau pemerasan terkait dengan masalah perijinan usahanya. “Bapak – ibu para pengusaha UMKM, tetaplah berusaha dengan baik dan benar. Bapak ibu ini kan pejuang ekonomi rakyat dan turut membantu pemerintah mengurangi pengangguran. LBH siap membantu bila bapak ibu menjalankan usaha dengan benar, tapi tetap dipermasalahkan oleh aparat,” lanjut Surya Adinata.

 

PIRT Termasuk Izin Edar Bagi Produk UMKM

Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan jaminan tertulis dari pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan  setempat, terhadap produk pangan yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk ke masyarakat.

“Jadi SPP-IRT itulah yang dimaksud izin edar bagi produk pangan industri rumah tangga yang masih menggunakan alat produksi manual dan semi otomatis,” kata Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Nelly Murni, S Si Apt, yang juga menjadi salah seorang narasumber pada kegiatan sosialisasi dimaksud.

Menjawab pertanyaan Yunianto, salah seorang pelaku usaha makanan, terkait sweeping oknum aparat  yang menanyakan izin edar produk UMKM sektor makanan dan minuman, Nelly mengatakan, pelaku usaha tidak usah resah dulu. “Jangan khawatir. Kita penuhi saja segala persyaratan yang diperlukan, termasuk dokumen pendukung terkait izin produk kita.

Nelly melanjutkan, pengusaha hendaknya mulailah menertibkan izin-izin yang diperlukan secara administrasi dari pemerintah, jika pengurusannya menyulitkan, maka kita akan advokasi lagi. Diakui Nelly, memang semua makanan yang beredar wajib punya izin edar. Laporkan juga jika kita akan menambah produk yang akan diedarkan. Supaya sesuai kondisi di lapangan dengan dokumen keabsahan yang dimiliki.

Kalau ada petugas yang menanyakan izin edar, ya beritahu kalau SPP-IRT itulah izin edar dari Dinkes,” katanya. Apabila yang datang ke usaha kita mengaku dari Dinas Kesehatan, jangan ditolak juga, sebab kita merupakan partner yang justeru akan membantu kawan-kawan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan benar.

Kegiatan Sosialisasi ini terselenggara atas kerjasama Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM) Sumatera Utara dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Sosialiasi PIRT dan BPOM ini terakit dengan maraknya sweeping terhadap UMKM oleh aparat kepolisian di Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu, Tengku Awaluddin, S.Farm, Apt, dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Medan menjelaskan bahwa apa yang dimaksud izin edar dari Balai POM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan), biasanya disebut MD (makanan dalam) adalah untuk produk yang diproduksi perusahaan lokal skala besar, yang sudah pabrikasi menggunakan mesin-mesin produksi otomatis atau mekanisasi. Sedangkan izin edar untuk produk pangan/minuman import, disebut ML (makanan/minuman luar), dikhususkan untuk produk import.

“Izin-izin ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumennya. Jangan sampai masyarakat mengkonsumsi produk pangan yang tidak bermutu atau justeru bisa berbahaya bagi kesehatan,” ujar Tengku Awaluddin.

SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. UMKM yang memiliki SPP-IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas. Khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen yang besar. (yun)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *